Suryadi

Minangkabau Bukan Etnis Pacandaian

25 Jan 2013 - 06:00 WIB

Seperti diberitakan oleh beberapa media cetak di Padang, fb-group Menelusuri Pokok-Pokok Pikiran AFNORIZAL ABUKASIM menyatakan bahwa semua orang Minangkabau adalah anak pacandaian. Administratornya, Afnorizal Abukasim (AA), dan beberapa rekannya, seperti Gani Limsa, Muhammad Yamin, Gusman Ready, dll., juga menghina bahwa adat Minangkabau jahiliyah.

AA cs menuntut penghapusan adat Minangkabau dan menyerukan penerapan syariat Islam total di Ranah Minang. Ini tentu bukan isu baru dalam sejarah kebudayaan dan masyarakat Minangkabau. Sejak era Perang Paderi (1803-1837) pertelingkahan, baik sebatas ide maupun aduk fisik, antara kelompok yang menginginkan penerapan syariat Islam secara kaffah di Minangkabau di satu pihak dan kelompok yang ingin tetap mengakomodasi adat di lain pihak terus berlangsung. Namun, lebih dari berbagai kejadian di masa lalu, menurut pandangan banyak penanggap dalam fb-group itu, dalam menyampaikan ide-idenya, AA cs. dinilai telah memakai kata-kata yang kelewat kasar, kumuh, menghina dan sangat tidak beradab.

Kampanye anti adat Minangkabau AA cs sudah berlangsung kurang lebih sejak dua tahun lalu melalui beberapa fb-group yang lain. Ini adalah era ketiga dalam sejarah panjang perdebatan kultural di Minangkabau yang tampaknya belum akan berkesudahan: era pertama dalam wujud perang bertabur darah di zaman Paderi; era kedua ‘perang pena’ di berbagai surat kabar dan buku sepanjang pertengahan pertama abad ke-20; dan sekarang debat dan perang kata-kata lewat media online seperti mailing list dan facebook.

Tidak seperti kebanyakan fb-group lain, fb-group yang diluncurkan AA cs itu, juga yang mereka luncurkan sebelumnya, cenderung memajang thread-thread yang memakai bahasa kasar, bercarut-carut, agitatif, dan menghina. Kesan itu diperoleh dari tanggapan dari kebanyakan pengunjung fb-group itu.

Minangkabau: etnis anak pacandaian?

Postingan AA yang paling menimbulkan kemarahan memuncak banyak pengunjung di fb-group itu adalah penyataannya bahwa seluruh orang Minangkabau pada hakekatnya adalah ‘anak pacandaian’. Menurut Pamoentjak (1935:253), anak pacandaian adalah ‘anak haram zadah’.

AA cs berargumen bahwa dengan tidak tercatatnya nama ayah anak-anak dalam ranji setiap keluarga Minangkabau karena sistem matrilineal yang menarik garis nasab ke ayah dan garis sako ke pihak ibu (sebagaimana dikatakan oleh Buya Maso’ed Abidin, tapi telah dipelesetkan oleh AA menjadi: ‘banasab ka ayah, basuku ka Ibu’), maka setiap anak Minangkabau tidak jelas ayahnya. Dengan demikian, menurut AA, orang yang tidak jelas ayahnya adalah anak pacandaian (anak haram jadah).

Beberapa kajian ilmiah akhir-akhir ini memfokuskan perhatian pada fenomena kebahasaan di media-media komunikasi baru seperti facebook dan HP. Sebagai contoh gejala bahasa di media facebook, ragam bahasa Minangkabau yang dipakai AA cs menarik untuk diamati. AA yang memposisikan dirinya sebagai Muslim sejati memakai ragam bahasa Minang yang paling ‘telanjang’ dan sangat kasar. Bahasanya sama sekali jauh berada di luar prinsip kato nan ampek. Ungkapan seperti orang Minang ‘anak pacandaian/zina’, ‘badunsanak anjiang’, ‘adat jahiliyah’, dan lain-lain, bertebaran dalam setiap postingannya.

Fenomena ini memunculkan beberapa pertanyaan: 1) Apakah AA betul-betul seorang Muslim sejati yang hendak ‘meluruskan’ masyarakat Minang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang benar atau ada suatu maksud lain di balik kampanye gencarnya menghina budaya dan masyarakat Minangkabau dengan bahasa-bahasa yang sangat tidak santun itu; 2) Jika AA betul-betul seorang Muslim sejati dan ahli agama (seperti kesan yang diberikannya kepada para pengunjung fb-group-fb-group yang ia luncurkan), apakah gaya bahasa penuh carut dan kumuh yang ia pakai di forum terbuka facebook itu tidak menjatuhkan citra kaum ulama, khususnya ulama Minangkabau?; 3) Apakah domestikasi media facebook di Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat Minangkabau, cenderung menggiring orang mengembangkan identitas kamuflase dan mengapa?

Hinaan etnisitas di facebook dan ranah hukum

Kehadiran media facebook telah menghadirkan berbagai fenomena baru dalam masyarakat. Dalam konteks negara tertentu, misalnya, kebebasan berkespresi di media online seperti facebook berhadapan dengan ranah hukum.

Belum lama ini pendiri Wikileaks, Julian Assange, ditangkap di Inggris dan dipaksa diekstradisikan ke Amerika Serikat. Assange dituduh melakukan pelecehan seksual di Swedia, namun banyak orang yakin itu adalah tuduhan palsu. Negara-negara adikuasa merasa terancam oleh aktivitas Wikileaks yang mempublikasikan dokumen-dokumen paling rahasia milik pemerintahan mereka. Kasus Assange memicu perdebatan, khususnya terkait dengan demokrasi dan kebebasan berekpresi di media yang selama ini didengung-dengungkan oleh negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Negara-negara tersebut dinilai tidak konsisten dalam ucapan dan tindakannya.

Untuk konteks Indonesia, fenomena ini lebih menarik lagi. Media seperti email dan facebook bisa dikaitkan dengan isu ‘pencemaran nama baik’ yang memang berterima dalam ranah hukum Indonesia. Tentu kita masih ingat kasus Prita Mulyasari yang dituduh mencemarkan nama baik rumah sakit Omni Internasional di Tangerang. Jika Prita yang hanya mengeluhkan pelayanan rumah sakit Omni Internasional lewat email pribadi bisa diseret ke meja hijau, mengapa hinaan AA cs yang begitu kotor dan sangat menistakan orang Minangkabau yang ia lancarkan di media online terbuka seperti facebook tidak dapat dituntut ke pengadilan?

Tinggal pertanyaan: apakah orang Minangkabau merasa terhina oleh ucapan-ucapan AA cs yang kelewat kasar yang sudah bertebaran di dunia maya itu? Atau mereka merasa lebih terhina oleh fim ‘Cinta tapi Beda’? Mengapa belum lama ini orang Minangkabau merasa begitu terhina ketika seorang anak muda Minang mengaku ateis di media facebook? Anak itu akhirnya berurusan dengan polisi dan pengadilan. Apakah pengakuan ateis seorang anak Minang lebih menghinakan orang Minang ketimbang tuduhan bahwa semua orang Minang adalah anak pacandaian?

Banyak yang mendesak LKAAM, MUI Sumbar, Bundo Kanduang, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kodya), dan unsur-unsur masyarakat Minangkabau lainnya, akan memanggil AA cs untuk berdiskusi dan berdebat. Lembaga Bundo Kanduang jelas sangat berkompeten pula, sebab wanita Minanglah yang menjadi sasaran utama hinaan AA: tuduhannya bahwa semua orang Minangkabau adalah anak pacandaian jelas tohokan tajam terhadap kaum perempuan Minangkabau.

Sebagai Muslim sejati AA cs tentu bisa mempertanggungjawabkan tuduhan-tuduhan dan segala ucapannya di facebook yang menghina orang Minang tanpa perlu menyertakan pihak kepolisian, sebab banyak pula muncul suara yang mendesak agar orang Minang menggugat AA cs melalu jalur hukum.

Ini jelas kesempatan baik untuk menghidupkan kembali budaya perdebatan yang dulu dilakoni dengan baik oleh para intelektual dan ulama kita. Dengan demikian, publik juga dapat melihat pokok-pokok pikiran AA cs di ranah nyata, tidak sekedar caci maki terhadap budaya dan masyarakat Minangkabau di dunia maya saja.

Oleh: Suryadi [LIAS, Leiden, Belanda]


TAGS  


Author

Recent Post

Recent Comments

Archive