Suryadi

TRANSFORMASI FUNGSI DAN MAKNA HUTAN SIBERUT

7 May 2013 - 05:00 WIB

e8a0e27f9c5c8fde9ded6ff3661f2179_suryadi-transformasi-fungsi-dan-makna-hutan-siberutJudul buku : Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi

Penulis : Darmanto dan Abidah B. Setyowati

Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia dan UNESCO

Cetakan : 1, Oktober 2012

Tebal : xxxvi + 458 halaman

Peresensi : Suryadi, Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), Leiden, Belanda

Dalam wacana keindonesiaan kita yang hiruk-pikuk oleh euforia politik perkotaan, berita mengenai korupsi, pertelingkahan antara berbagai ’sekte’ agama dalam mengklaim siapa di antara mereka yang paling tahu tentang Tuhan dan yang paling berhak menjadi ahli sorga di akhirat nanti, dan mental xenosentrik yang sudah mewabah dalam semua lapisan sosial masyarakat, nama Siberut mungkin berada di tempat marginal.

Fenomena ini tidaklah aneh, mengingat negara sendiri cenderung mengembangkan pola pembangunan bangsa yang lebih memperhatikan pusat dan oleh karenanya sering mengabaikan wilayah-wilayah pinggiran seperti Siberut, walau sebenarnya dari segi sumber daya alam kontribusi wilayah-wilayah pinggiran itu sangatlah besar.

Berebut Hutan Siberut mungkin dapat mengingatkan kita kembali kepada pulau luar di lepas pantai barat Sumatera yang lebih dikenal oleh para penantang ombak besar dari mancanegara itu. Buku ini merupakan rekaman dinamika sosial masyarakat adat di Pulau Siberut sejak 50 tahun terakhir. Dalam 10 bab buku ini, kedua penulis, yang merupakan aktifis lingkungan yang lama bekerja di Siberut, menggambarkan secara kronologis ’sejarah akses dan kontrol [terhadap] hutan siberut’ (h.23).

Bab 1 memaparkan posisi teoretis buku ini yang berangkat dari perspektif politik ekologi dengan orientasi untuk mengidentifikasi pentingnya peran institusi dan relasi sosial dalam dinamika sosial politik dan ekonomi yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam (h.19). Selanjutnya, dalam Bab 2 penulis mendeskripsikan kondisi geografis dan geologi Pulau Siberut serta penduduknya yang rupanya bukanlah sebuah entitas tunggal. Bab 3 menjelaskan hubungan orang Siberut dengan alam lingkungannya, khususnya hutan, sebelum datangnya intervensi politik, ekonomi, dan budaya dari orang-orang ‘tanah tepi’ (istilah orang Mentawai untuk penduduk Sumatera) pada dekade 1970-an.

Bab 4 memaparkan hutan Siberut dalam incaran ‘kekuasaan dari luar’. Tahun 1970-an Rezim Orde Baru mulai memberikan konsesi kepada kapitalis kota untuk menggarap hutan-hutan Pulau Siberut. Siberut kemudian menjadi salah satu pulau terluar Indonesia yang menjadi target garapan kelompok penguasa yang berkolaborasi dengan pengusaha dan para pemburu uang dari ‘tanah tepi’, baik mereka yang berkuasa di Padang maupun di Jakarta.

Seperti sudah sama kita ketahui, pemberian konsesi itu menimbulkan dampak sosial dan ekologis: ekosistem pulau Siberut terancam rusak. Tekanan-tekanan dari kalangan akademisi, LSM (nasional dan internasional) serta berbagai pihak lainnya yang peduli pada kelestarian ekologi dan budaya masyarakat adat di Siberut telah memaksa pemerintah menghentikan konsesi penebangan hutan di Siberut pada 1993. Namun, setelah Orde Baru jatuh beberapa pengusaha dari Padang dan Jakarta mendapat konsesi lagi untuk mengekploitasi hutan Siberut. Kali ini, sebagai efek dari regionalisasi politik zaman Reformasi, izin-izin pengekploitasian hutan Siberut itu dikeluarkan oleh Bupati. Dalam bab ini pula didekripsikan interaksi orang Siberut dengan pasar produk hutan global.

Silang pendapat di antara berbagai unsur pemerintahan dan intelektual terhadap ekploitasi hutan Siberut didisekrisikan dalam Bab 5. Pada titik ini muncullah gerakan konservasi yang wacananya kemudian meluas ke tingkat nasional dan internasional. Berbagai LSM dalam negeri menjadikan isu Siberut sebagai proyek mereka. Begitu juga beberapa organisasi internasional seperti WWF dan UNESCO. Upaya-upaya konservasi difokuskan pada dua aspek: menjaga kekayaan spesies endemik kepulauan Mentawai dan menjaga keaslian kebudayaan penduduk aslinya.

Bab 6 menjelaskan munculnya kesadaran kolektif baru penduduk asli Siberut. Kedua penulis berpendapat bahwa munculnya kesadaran identitas baru itu dipantik oleh intervensi orang luar tadi (baik dalam artian privat maupun negara). Gerakan-gerakan ini didampingi oleh berbagai LSM. Regionalisme politik yang terjadi di Indonesia menyusul jatuhnya Rezim Orde Baru telah memunculkan isu-isu yang lebih santer mengenai hak-hak masyarakat adat yang bersambut dengan kemunculan wacana indigenous people di tingkat global di mana banyak organisasi-organisasi non pemerintah yang memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal yang terpinggirkan oleh kekuasaan negara, modernisasi, dan intervensi kapitalisme global.

Bab 7 menguji asumsi-asumsi kebijakan desentralisasi melalui analisa tentang tatakelola hutan di Siberut setelah terbentuknya Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 1999. Penulis menggambarkan percaturan antar berbagai pihak dalam konteks politik lokal dalam memanfaatkan hutan untuk ‘pembangunan’ masyarakat. Bersamaan dengan itu transformasi identitas tanah bagi orang Mentawai sendiri tentu terus berlanjut, seiring dengan makin dalamnya penetrasi negara, misalnya melalui kebijakan-kebijakan agraria dan lain sebagainya.

Bab 8 memaparkan gerakan-gerakan masyarakat lokal di Siberut dalam menuntut klaim kepemilikan atas hutan dan tanah. Penulis mengatakan bahwa dalam konteks ini orang Siberut menggunakan wacana adat. Dalam memperjuangkan tuntutan ini mereka juga bekerjasama dengan aktivis-aktivis pendamping dari luar, baik yang berasal dari LSM maupun organisasi-organisasi lainnya. Namun kurang jelas bagaimana fungsi tradisi lisan (oral tradition) dalam konteks ini, terutama tentang cerita-cerita keluarga milik kelompok-kelompok kekerabatan (kin groups) di Siberut dalam menentukan klaim-klaim mereka terhadap kepemilikan tanah. Juniator Tulius dalam disertasinya, Family Stories: Oral Tradition, Memories of the Past, and Contemporary Conflict over Land in Mentawai - Indonesia (Leiden University, 2012), menunjukkan pentingnya cerita-cerita keluarga tersebut dalam menentukan klaim atas tanah/hutan di kalangan kelompok-kelompok kekerabatan penduduk asli Kepulauan Mentawai, dan rupanya cerita-cerita itu juga berperan penting dalam penyelesaian konflik-konflik yang menyangkut klaim atas tanah di antara kelompok-kelompok kekerabatan itu sendiri.

Dinamika internal di kalangan penduduk Siberut sendiri dalam menyikapi berbagai wacana (ekonomi, politik, kekuasaan) mengenai hutan dibahas dalam Bab 9. Penulis menggambarkan agenda-agenda lokal yang menonjol seputar isu ini dan resistensi terhadap komponen-komponen dari luar yang ditunjukkan oleh masyarakat Siberut sendiri. Bab penutup (10) menarasikan hubungan hutan dan kekuasaan. Bab ini menyimpulkan bentuk-bentuk reaksi orang Siberut dalam menghadapi jaringan kekuasaan dari luar.

Buku ini merupakan satu satu karya penting mengenai sejarah politik ekologi mengenai Kepulauan Mentawai, bahkan mungkin yang terlengkap untuk studi mengenai dinamika pulau-pulau terluar Indonesia. Melaluinya kita dapat melihat cara pandang dan cara tindak bangsa Indonesia terhadap tanah airnya sendiri. Harus diakui bahwa kesadaran kita sebagai bangsa untuk memelihara alam tanah air ini masih sangat rendah. Orang-orang pintar di kota justru menjadi perusak paling hebat. Mereka, yang hanya memikirkan uang, sesungguhnya lebih bodoh dari masyarakat lokal.

Selain menggambarkan kompleksitas dinamika penduduk Siberut dalam rangka survival for the fittest di era global ini, buku ini setidaknya memberi pesan: bumi Indonesia yang makin bopeng-bopeng ini, Siberut khususnya, harus segera diselamatkan sebelum semuanya menjadi terlambat.

* Resensi ini dimuat di harian Padang Ekspres, Minggu, 5 Mei 2013


TAGS  


Author

Recent Post

Recent Comments

Archive