Suryadi

Anugerah Sastra Sumatra Barat: Agak telat tapi telat benar belum

26 Dec 2013 - 06:00 WIB

Terbetik berita, kelampauan sorak sampai ke Negeri Atas Angin, bahwa muncul gagasan untuk memberikan anugerah sastra kepada penggiat sastra di Sumatra Barat. Gagasan itu mengapung dalam acara ‘Malam Puisi Rose’ di Hotel Rocky Bukittinggi yang digelar tgl 10 Desember lalu (Padang Ekspres,13/12/2013).

Adalah Rida K. Liamsi, bos Riau Pos, yang punya gawe malam itu. Dipandu oleh sastrawan Sumbar/nasional Gus TF, buku puisinya Rose diluncurkan dalam sejuknya udara Bukittingi, dilanjutkan dengan diskusi di antara para sastrawan dan budayawan yang antara lain mengapungkan gagasan pemberian anugerah sastra Sumatra Barat.

Nama Rida K. Liamsi tentu terkait dengan Anugerah Sagang di Riau. Rida dengan koran Riau Pos-nya telah lama menjadi penggerak apresiasi terhadap karya-karya sastra yang terbit di Riau. Hal itulah yang hendak ditularkan di Sumatra Barat melalui lembaga media cetak seperti Padang Ekspres.

Munculnya gagasan ini tentu harus disambut baik, walau terkesan baru terapung setelah pihak luar mencuatkan. Dalam artikelnya, ‘Sudah Saatnya Ada Mubes Masyarakat Sastra Minang’ (Padang Ekspres, 28/12/2008), Fadlillah Malin Sutan, walau belum mengelaborasi, menyebut gagasan tentang pemberian penghargaan kepada para sastrawan dan penggiat budaya di Sumatra Barat.

Tapi, marilah kita merenung sedikit, sambil memikirkan sentilan di balik tajuk esai ini. Mengapa saya katakan gagasan ini sudah agak telat, ‘tapi telat benar belum’? Sebabnya adalah: kita di Sumatra Barat terkesan agak lamban bertindak mengingat sudah di abad ke-21 ini, di negeri mana para intelektualnya pernah menyumbang secara signifikan tradisi kesastraan nasional sejak akhir zaman kolonial sampai sekarang, belum juga terwujud anugerah sastra dan budaya. Memang sudah ada Anugerah Tuah Sakato dari Pemda Sumatra Barat, tapi tampaknya belum rutin diberikan setiap tahun.

Jadi, jika muncul gagasan anugerah sastra Sumatra Barat, sudah sepatutnya lekas diwujudkan, supaya tidak tinggal mentah (lagi) jadi sebatas wacana saja. Sumatra Barat, gudang para penulis, dulu dan sekarang, sudah lama ditinggalkan oleh daerah lain yang sudah lebih dulu mewujudkannya, sebutlah misalnya anugerah Sagang di Riau (mulai diberikan 1996) dan anugerah Rancage (mulai diberikan 1988) yang semula diberikan kepada penulis sastra berbahasa Sunda, kemudian bahasa Jawa (sejak 1993), bahasa Bali (sejak 1996), dan kini merambah ke bahasa Lampung.

Syukurlah, terdengar kabar bahwa konsep anugerah sastra itu sudah diserahkan oleh Gus TF ke Padang Ekspres. Artinya, sudah dekat putik akan menjadi buah. Walaupun begitu mungkin tak ada salahnya kita saling bertukar pikiran mengenai gagasan baik ini, siapa tahu akan menjadi tukuk tambah bagi ide-ide yang sudah ada.

Tetidaknya ada empat poin yang mesti dikonsep dengan matang sebelum ide anugerah sastra Sumatra Barat itu diwujudkan: 1) ruang lingkup dan nama; 2) dana/uang; 3) kriteria penilaian; 4) rentang waktu. Konsep yang matang tentu dapat mencegah distorsi-distorsi dan kritik-kritik yang akan timbul di belakang hari.

Pertama, soal ruang lingkup dan nama. Yang mengemuka dalam diskusi di Bukittinggi itu tampaknya masih selingkup seni sastra. Baiklah, kalau baru sebatas dunia sastra, bisa dimantapkan di bidang itu saja dulu. Sebenarnya dalam konteks daerah, dengan prediksi bahwa produksi karya sastra tiap tahun (dari berbagai genre) tidak akan sebanyak produksi tingkat nasional, maka pemberian anugerah selingkup sastra saja agak riskan. Jangan sampai sering tak ada nominator karena tidak adanya kandidat yang dianggap layak, kecuali kalau rentang waktu pemberian dibuat lebih panjang, misalnya sekali dua tahun. Akan tetapi lebar dan sempitnya ruang lingkup ini, tentu terkait juga dengan ketersediaan dana (poin 2).

Namun demikian, tetap ada kemungkinan untuk melebarkan skop pemberian anugerah itu ke dunia seni pada umumnya. Sebenarnya saya lebih cenderung pada pemberian anugerah seni budaya ketimbang anugerah sastra. Konsep anugerah seni budaya terasa lebih cocok untuk lingkup daerah (provinsi),di mana unsur etnisitas sering menjadi penanda penting. Jadi, kita membayangkan dalam lingkup itu akan ada nantinya penghargaan untuk dua bidang: 1) kesenian tradisional; 2) kesenian modern. Ke dalam kategori pertama bisa dimasukkan genre apa saja yang termasuk korpus seni gerak dan verbal art Minangkabau, termasuk di dalamnya dunia musik pop Minang dengan berbagai elemen yang terlibat di dalamnya. Sedangkan ke dalam kategori kedua bisa dimasukkan seni sastra, seni drama/teater, seni lukis, dan seni patung.

Jadi, idenya: di bawah dua ‘payung besar’ itu - anugerah sastra ataupun anugerah seni budaya - terdapat beberapa bagian. Apapun nama yang akan diberikan untuk ‘payung besar’ itu, serancaknya merepresentasikan keminangkabauan. Sebaiknya pemakaian istilah award’ dihindari, karena selain terkesan bernuansa asing, juga sudah terlalu banyak award-award yang diberikan di negeri ini yang nama dan esensinya sering tidak bekeruncingan. Di dalam masing-masing payung itu dibuat beberapa bagian, merujuk kepada bidang seni yang menjadi titik perhatian. Alangkah baiknya jika bidang-bidang itu dipersembahkan bagi mengenang nama-nama tokoh yang pernah berjasa di bidang kebudayaan di Sumatra Barat, sekaligus untuk menunjukkan respek kita yang masih hidup kepada para pendahulu kita yang telah mendedikasikan hidupnya di ranah kebudayaaan.

Jika anugerah itu selingkup sastra, kita membayangkan ada ‘Penghargaan AA Navis’ untuk kategori novel, cerpen, dan naskah drama, ‘Penghargaan Wisran Hadi’ untuk kategori teater, dan ‘Penghargaan Mursal Esten’ untuk kategori kritik sastra. Bisa juga penghargaan diberikan kepada komunitas sastra/seni. Cara yang sama bisa diterapkan pada bagian-bagian seni, jika kita menerapkan konsep kedua (anugerah seni budaya), misalnya, ‘Penghargaan Huriah Adam’ untuk tari, ‘Penghargaan Gumarang’ (merujuk pada nama grup musik Gumarang yang menjadi kebanggaan orang Minang) untuk pop Minang (bagian ini bisa diberikan kepada penyanyi, produser, dan pencipta lagu),dan lain sebagainya. Untuk kategori nominator penampil sastra lisan (indang, salawat dulang, dendang Pauah, rabab Pasisia, rabab Pariaman, dll.) bisa dicari nama yang khas yang merefleksikan kedinamisan tradisi lisan Minangkabau.

Kedua, soal dana. Masalah dana mungkin tidak terlalu susah benar kalau berbagai pihak yang betul-betul ingin memajukan kehidupan sastra dan budaya di Sumatra Barat mau bekerjasama dan bahu-membahu, saciok bak ayam sadanciang bak basi. Sebagai ilustrasi, penerima hadiah Rancage menerima uang Rp.5 juta; penerima anugerah Sagang menerima uang Rp. 10 juta. Dengan uang Rp. 40-50 juta, misalnya, mungkin sudah banyak kategori penghargaan yang bisa diberikan. Dengan uang sebanyak itu, saya kira beberapa orang pengusaha Minang (yang concern terhadap kebudayaan tentunya) sambil mendudut rokok dapat menyediakannya, tak terkecuali perusahaan media seperti Padang Ekspres, dll. Apalagi kalau pemerintah juga turun tangan. Walau di sini saya mengambil patokan paling moderat, tentu saja tetap terbuka kemungkinan untuk meningkatkan jumlah nominal penghargaan itu.

Yang paling sulit adalah menjaga independensi, menghindari vested interest. Dalam hal ini sudah waktunya berbagai pihak mengubah prinsip: sponsor harus menjauhkan diri dari pemaksaan/pemboncengan kepentingan. Bukankah ini masalah kebudayaan. Biarkan panitia bekerja secara independen. Uang yang Anda sumbangkan untuk menggairahkan dinamika kebudayaan semoga dibalas oleh Tuhan berlipat ganda sehingga perusahaan Anda menjadi lebih besar lagi. (Di Eropa sebuah perusahaan pembuat kotak susu menyumbangkan jutaan dollar ke British Library dan Smithsonian Institution di AS untuk penyelamatan naskah-naskah klasik dari berbagai belahan dunia tanpa mengintervensi kebijakan lembaga yang didonorinya).

Masih terkait dengan dana, yang perlu dipikirkan pula tentu soal cara mencari dana abadi dan mendirikan yayasan untuk menjaga dana itu, sehingga anugerah ini dapat diberikan secara berkelanjutan, tidak bilo takana saja.

Ketiga, soal kriteria penilaian. Ini jelas masalah sensitif dan agak rumit. Sering kita lihat protes timbul setelah penganugerahan-penganugerahan seperti ini, seperti yang terjadi terhadap Khatulistiwa Literary Award baru-baru ini. Keberatan-keberatan sering dialamatkan kepada tim juri yang dianggap tidak profesional dalam bekerja.

Menurut saya, prinsip yang paling penting dipegang adalah bahwa anugerah sastra/budaya seperti ini bukan sebuah lomba. Hakikatnya adalah apresiasi, wujud penghargaan terhadap para penggiat kebudayaan. Kualitas bukanlah satu-satunya kriteria. Ada banyak faktor lain yang perlu dijadikan pertimbangan: loyalitas terhadap bidang masing dan konsistensi berkarya; pengaruh karya terhadap masyarakat banyak; sumbangan karya-karya si kandidat dalam melestarikan nilai-nilai luhur kebudayaan Minangkabau; ketekunan berkarya diperbandingkan dengan usia (orang muda yang energik bisa saja jadi nominator). Sumbangan karya di fora nasional tentu dapat dipertimbangkan pula, tapi tidak harus menjadi kriteria utama. Fokusnya adalah: sumbangan kandidat untuk masyarakat Minangkabau. Tentu saja terbuka kemungkinan untuk menambahkan kriteria-kriteria lain. Perlu juga misalnya membuat kategori: penggiat sastra/budaya asal Minang yang tinggal di luar Sumatra Barat.

Pantia anugerah sastra/budaya harus non partisan. Mereka tidak boleh merasakan adanya halangan untuk meminta pendapat pihak manapun: media, akademisi, pengamat kebudayaan, kaum ulama, tokoh-tokoh perantau, dan lain sebagainya. Hindari model sayembara: jangan para penggiat kebudayaan diminta mengirimkan karya-karya mereka kepada panitia untuk dinilai. Sebaliknya, panitialah yang harus bekerja (diam-diam) mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang aktivitas dan karya-karya para penggiat kebudayaan di Sumatra Barat dalam bidang apapun. Caranya tentu dengan memasang mata-mata di level kabupaten, kota, dan kecamatan. Oleh sebab itulah panitia harus punya semacam jaringan (network) dengan pihak manapun yang dapat membantu mereka melakukan penilaian objektif terhadap para kandidat sebelum diputuskan menjadi nominator.

Akhirnya, soal rentang waktu: apakah anugerah ini akan diberikan sekali setahun atau sekali dua tahun. Ini tentu dapat dirembukkan bersama. Banyak kasus menunjukkan: di awal-awal sangat bersemangat, tapi setelah beberapa lama kehilangan tenaga. Kalau sekali setahun, itu artinya panitia harus bekerja cukup cepat, terarah dan terprogram. Waktu setahun tidaklah panjang. Kalau sekali dua tahun, panitia punya cukup waktu untuk melakukan survey menyeluruh terhadap pribadi-pribadi penggiat seni budaya Sumatra Barat yang akan dijadikan nominator.

Demikianlah sedikit sumbangan pikiran dari saya sebagai refleksi rasa senang dan antusiasme saya mendengar dari jauh tentang rencana pemberian anugerah sastra yang sedang digagas oleh rekan-rekan di Sumatra Barat. Beter laat dan nooit, dan semoga sukses!

Suryadi - Pengajar di Leiden University, Belanda, penerima penghargaan Tuah Sakato 2008.

* Esai ini diterbitkan di harian Padang Ekspres, Rabu 25 Desember 2013


TAGS  


Author

Recent Post

Recent Comments

Archive