Suryadi

Renung #50 | Jokowi: A New Hopeless

2 Feb 2015 - 12:00 WIB

Sangkarut politik Indonesia tampaknya makin rumit. Gonjang ganjing dan sikut-sikutan di antar institusi pemerintah kian tak berkeruncingan. Para politikus elit di Jakarta makin tidak merasa malu memberi contoh jelek kepada seluruh rakyat Indonesia. Mereka berkelahi lagi seperti anak kecil memperebutkan mainan.

Untuk kesekian kalinya terjadi gesekan antara KPK dan Kepolisian. Dua lembaga pemerintah yang mestinya saling bahu-membahu menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini justru malah terlibat konflik dan saling gontok-gontokan. Melalui media sosial kita melihat kritik dan cibiran publik yang makin terang-terangan kepada pemerintahan Presiden Jokowi yang lemah dan terkesan sangat kurang berwibawa.

Dengan alasan yang terkesan dibuat-buat (’orang bodoh jua tahu’, kata peteater Butet Kartaredjasa), Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto ditangkap polisi. Publik langsung bereaksi. Mereka mendatangi gedung KPK untuk menyatakan dukungan moral kepada lembaga pemberantas korupsi itu dan menuntut agar Bambang dibebaskan. Setelah beberapa jam ditahan, Wakil KPK itu kemudian dibebaskan. Akan tetapi ekor dari kejadian itu adalah semakin meningkatnya friksi antara KPK dan Polri, yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi. Komentar-komentar pembantu Presiden yang sebenarnya tidak perlu makin memperkeruh suasana, misalnya istilah ‘rakyat yang tak jelas’ yang menyokong KPK yang ‘kekanak-kanakan’ yang dilontarkan oleh Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno.

Presiden Jokowi terkesan kebingungan menghadapi konflik Polri-KPK tersebut. Hal ini bermula dari keputusannya untuk mencalonkan Komjen Polisi Budi Gunawan yang terendus korupsi untuk menggantikan Jendral Polisi Sutarman sebagai Kapolri. Keputusan Presiden itu telah menuai kritik dari kalangan luas, termasuk oleh pendukung fanantiknya sendiri. Sekarang konflik Polri-KPK potensial pula membenturkan angkatan kepolisian dengan TNI (khususnya Angkatan Darat) karena KPK minta perlindungan kepada Panglima TNI Jendral Moeldoko.

Kini publik mendapati kenyataan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi yang semula sangat diharapkan dapat membawa Indonesia ke kehidupan sosial politik dan ekonomi yang lebih baik dan sehat telah memperlihatkan performa yang jauh lebih jelek dari pemerintahan presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Baru dalam hitungan seratus hari masa kerjanya, pemerintahan Presiden Jokowi sudah menimbulkan berbagai masalah.

Sang Presiden kelihatan tidak tegas dalam menangani Konflik Polri-KPK. Publik menununjukkan ketidakpuasannya melihat kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai tidak pro rakyat. Menurut beberapa jajak pendapat, kepercayaan publik kepada pemerintahan Jokowi turun menjadi 25%. Betapa tidak, baru beberapa minggu saja memegang tampuk kekuasaan, Presiden Jokowi sudah menaikkan harga BBM yang tentu saja menambah penderitaan rakyat berderai yang konon menjadi mayoritas konstituen yang memilihnya dalam pemilu lalu. Kebijakan sang Presiden menaikkan harga BBM yang dianggap tidak populer itu jelas makin dicekik rakyat karena harga-harga kebutuhan sehari-hari makin melambung. Dan penderitaan rakyat itu tentu tidak akan hilang dengan blusukan yang dilakukan sang Presiden ke pasar-pasar.

Tampaknya pihak-pihak yang mendukung dan memilih Jokowi dalam pencalonannya menjadi presiden dalam pemilu lalu, kini dengan terang-terangan juga mengeritik presiden pilihan mereka itu. Malah banyak pendukung Jokowi sudah mengancam akan menarik dukungannya.

Saya masih ingat suasana hari pencoblosan di Belanda bulan April 2014 lalu. Ribuan migran Indonesia di Belanda tumpah ruah ke Kedubes Indonesia di Den Haag. Mereka rela antri berjam-jam dalam hujan dan hembusan angin dingin Laut Utara untuk dapat memberikan suara mereka demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Seorang staf kedutaan mengatakan kepada saya bahwa situasi mbludak seperti itu tidak pernah terjadi dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Rasa optimis dan harapan yang begitu besar kepada Jokowi membuat mereka rela pergi ke kotak suara di Kedutaan Indonesia di Den Haag, walau banyak di antara mereka yang tinggal jauh di pelosok Belanda. “Saya ke sini untuk nyoblos Jokowi”, kata seorang wanita yang antri di belakang saya. Kenyataanya, memang dalam penghitungan akhir untuk TPS Belanda, Jokowi menang telak atas Prabowo.

Situasi seperti itu terjadi pula di banyak daerah di Indonesia. Suara-suara optimis terdengar di mana-mana. Para jokower begitu antusias, bahkan ada yang mutung: bahwa Jokowi adalah ‘mukjizat’ bagi Indonesia. Dia dianggap akan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan pro rakyat, yang akan berjuang melawan korupsi, dan dekat dengan rakyat karena suka blusukan. Hanya rakyat di beberapa daerah yang dapat melihat prediksi ke depan: misalnya di Sumatra Barat yang justru memberi kemenangan kepada Prabowo. Tampaknya alun takilek alah takalam oleh mereka.

Tak ayal pula majalah Times memajang foto Jokowi dalam salah satu edisinya dengan tulisan ‘A NEW HOPE‘ (sebuah harapan baru (bagi Indonesia)).

Kini, begitu singkat terasa bahwa harapan-harapan besar rakyat Indonesia itu telah dikhianati oleh Presiden Jokowi. Mantan Walikota Jakarta itu telah mengecewakan banyak pendukungnya. Kebijakan-kebijakan politik dan ekonominya justru berseberangan dangan harapan-harapan para pemilihnya, membuat tekanan darah rakyat Indonesia makin naik.

Jokowi terlihat belum siap menjadi orang nomor satu Indonesia. Dia masih seperti boneka wayang yang dikendalikan oleh seorang dalang.

Dan kini di media sosial, tulisan yang menyertai foto Jokowi di sampul majalah Times itu telah diplesetkan menjadi: ‘A NEW HOPELESS’ (sebuah sia-sia baru).

Padang Ekspres, Minggu, 1 Februari 2015


TAGS  


Author

Recent Post

Recent Comments

Archive