Suryadi

Melawan Amnesia Sejarah : Putusan SPOED Konferensi Dewan PERMI

24 Nov 2015 - 20:44 WIB

PUTUSAN SPOED KONFERENSI  DEWAN PELAJARAN DAN PENDIDIKAN PERSATUAN MUSLIM INDONESIA (PERMI)

Konferensi Dewan Pelajaran dan Pendidikan Permi yang terjadi di Bukittinggi pada 26-27 Desember 1932 dihadiri oleh 214 utusan guru-guru dan pengurus-pengurus putri-putri dari 59 sekolah Thawalib dan sekolah-sekolah yang di bawah pernaungan Dewan Pelajaran dan Pendidikan Permi, setelah memperbincangkan dengan lebar panjang tentang ordonansi baru yang ditujukan kepada segenap sekolah partikulir; konferensi:

Berpendapat:

  1. Bahwa ordonansi sekolah partikulir bertentangan dengan dasar keislaman dan kemanusiaan;
  2. Sekolah Thawalib dan Dewan Pelajaran dan Pendidikan Permi dan sekolah-sekolah di bawah pernaungannya, semuanya itu dapat pukulan dari ordonansi tersbut;
  3. Ordonansi sekolah partikulir merusakkan pokok peradaban dan kebudayaan rakyat Indonesia dalam kegiatan membayarkan kewajibannua cara keislaman dan kemanusiaan.
  4. Ordonansi sekolah partikulir menyempitkan hak kemerdekaan rakyat dalam memilih dan menyusun pelajaran dan pendidikan yang selaras dengan keadaannya.
  5. Ordinansi sekolah partikulir merintangi kecerdasan dan keinsyafan rakyat Indonesia, yaitu pokok keselamatan dan keutamaannya.

 

Bertindak:

  1. Konferensi menolak ordonansi sekolah partikulir dan menghendaki hapusnya;
  2. Menentang ordonansi sekolah partikulir secara yang berpadanan dengan kehalusan budi dan kesabaran dalam membayarkan kewajiban dan mempertahankan hak suci kita;
  3. Sekolah-sekolah Thawalib dari Dewan Pelajaran dan Pendidikan Permi dan sekolah-sekolah yang di bawah pernaungannya akan diteruskan perjalanannya sebagai sediakala; {11}
  4. Setuju dengan lijdelijk verset Ki Hadjar Dewantara (melawan dan menentang ordonansi itu dengan tidak memakai senjata), yaitu satu tindakan mulia yang dipandang oleh konferensi untuk mempertahankan hak suci rakyat Indonesia;
  5. Melakukan sifat perlawanan seperti Ki Hadjar Dewantara dengan sabar dan keimanan yang teguh;
  6. Atas nama konferensi bahwa kaum putri belum membenarkan melakukan sifat perlawanan seperti tindakan Ki Hadjar Dewantara dalam pengorbanan pertama, hanyalah Dewan Pelajaran dan Pendidikan Permi menentukan pekerjaannya yang terpenting dalam penjuangan ini.

 

Atas nama Dewan Pelajaran dan Pendidikan

                                                                               Persatuan Muslim Indonesia

 

                                                                                      Pemuka,                                Jurusurat,

                                                                                      Iljas Jacoub                           Hamdan

 

Bukittinggi, 27 Desember 1932. {12}

 

***

Catatan penyalin

Seperti sudah dicatat dalam sejarah, pada tahun 1932 Pemerintah Kolonial Belanda membuat peraturan di bidang pendidikan yang dikenal sebagai “Onderwijs Ordonnantie’ atau ‘Ordonansi Sekolah Partikulir’. Sebelumnya Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan pula “Ordonansi Sekolah Liar’ atau “Wilde Scholen Ordonnantie”.  Peraturan-peraturan tersebut jelas bermaksud membatasi atau malah sama sekali ingin menghapuskan keberadaan sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh rakyat Indonesia sendiri. Sekolah-sekolah swasta tersebut bermunculan di berbagai daerah di Indonesia lantaran kurangnya tempat bagai siswa pribumi di sekolah-sekolah umum yang dikelola oleh pemerintah, di samping kecilnya kesempatan bagi anak-anak orang biasa untuk masuk ke sekolah-sekolah tersebut. Pemerintah Kolonial Belanda beralasan bahwa ordonansi itu diturunkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan; banyak dari sekolah-sekolah ‘liar’ tersebut dinilai tidak memiliki kurikulum yang standar. Namun  para guru pribumi dan kaum intelektual Indonesia pada umumnya, khsusunya para penggerak pendidikan untuk kemajuan rakyat, seperi Ki Hadjar Dewantara, pemimpin Taman Siswa, menganggap ordonansi itu adalah cara licik Pemerintah Kolonial Belanda untuk menghalangi kemajuan bangsa Indonesia (lihat karikatur ilustrasi), sebab si penjajah sudah mulai khawatir bahwa bangsa Indonesia, yang semakin maju dan sadar politik karena makin banyak yang beroleh pendidikan, suatu saat akan mengusir mereka dari tanah jajahan yang kaya itu (yang akhirnya memang terjadi di tahun 1945).

Maka bereaksi keraslah masyarakat Indonesia. Berbagai pihak–pelajar, guru, pemimpin agama, anggota organisasi sosial dan politik– melakukan aksi damai dan mengajukan protes kepada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Permi, Persatuan Muslimin Indonesia (sebelumnya disingkat P.M.I.) cabang Sumatera Barat, juga mengajukan protes, sebagaimana dapat dibaca dalam maklumat di atas. Kaum intelektual Minangkabau mengirim utusannya, H. Djalaloedin Thaib, ke Batavia untuk menghadap Pemerintah guna menyampaikan aspirasi masyarakat Minangkabau yang menolak ordonansi itu. Pada akhir Januari 1933, beliau meneruskan lawatan ke Yogyakarta untuk bertemu dengan Ki Hadjar Dewantara yang juga bertujuan untuk membicarakan ordonansi tersebut (Fikiran Ra’jat: Madjallah-politik popoelér No. 32, 3 Februari 1933:13 [Kronik Indonesia]). Walaupun kebanyakan aksi protes menentang ordonansi itu dijalankan secara damai, mengikuti prinsip dan instruksi Ki Hadjar Dewantara, polisi tak urung sering membubarkan aksi-aksi demonstrasi.

Demikianlah sedikit keterangan tambahan dari penyalin, sekedar untuk menginformasikan konteks historis teks ini, yang kita salin ulang untuk pembaca sekarang.

***

* Sumber:  Fikiran Ra’jat: Madjallah-politik popoelér No. 32, 3 Februari 1933: 11-12.  Ejaan disesuaikan; angka dalam tanda { } merujuk pada halaman asli majalahnya; ilustrasi merupakan tambahan dari penyalin yang direproduksi dari majalah ini, No. 21, 18 November 1932: 1 [4].

Penyalin: Dr. Suryadi, Leiden University, Belanda 


TAGS   Melawan Amnesia Sejarah / Suryadi Sunuri / suryadi leiden / PERMI / KONFERENSI DEWAN PELAJARAN DAN PENDIDIKAN PERSATUAN MUSLIM INDONESIA /


Author

Recent Post

Recent Comments

Archive